Geram soal Beras Oplosan, Prabowo: Menkeu Kita Setengah Mati Cari Uang, Cuma Dinikmati 4-5 Pengusaha!

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti serius kasus beras oplosan yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 100 triliun per tahun. Ia menyebut praktik tersebut hanya menguntungkan segelintir kelompok usaha.

“Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri, usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan, kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, adalah Rp100 triliun tiap tahun,” ujar Prabowo dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/7/2025).

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berupaya keras meningkatkan pemasukan negara melalui pajak dan cukai, namun kerugian akibat beras oplosan justru sangat besar.

“Menteri Keuangan, (padahal) kita setengah mati cari uang. Setengah mati. (Dari) pajak ini-lah, biaya cukai ini-lah, dan sebagainya. Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun, dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha, saudara-saudara,” ucapnya.

Menurutnya, praktik ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat, sekaligus menghambat kemajuan Indonesia.

“Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar. Dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Prabowo memerintahkan aparat penegak hukum untuk segera mengusut dan menindak pelaku.

“Saya perintahkan Kapolri dan Jakarta Agung, usut! Tindak! Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu oke. Kalau tidak, kita sita itu, penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” katanya.

Kasus ini terungkap setelah Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan adanya beras oplosan yang dikemas ulang sebagai beras premium dan beredar di minimarket serta supermarket.

“Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” ujar Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025) seperti dikutip dari Antara.

Tim gabungan dari Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait telah memeriksa sampel beras dari berbagai jalur distribusi.

Hasilnya, ditemukan 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu, termasuk kemasan 5 kilogram yang ternyata hanya berisi 4,5 kilogram, serta masalah pada label dan komposisi.

Amran menambahkan, 26 dari 212 merek tersebut mengakui telah melakukan pengoplosan, sebagaimana diungkapkan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Rabu (16/7/2025).

“Kami sudah menyurat, 212 (merek) kami menyurat langsung ke Pak Kapolri dan Kejaksaan Agung. Tanggal 10 sudah diperiksa, ada 26 merek. Dan menurut laporan yang kami terima, bahwa mereka mengakui,” ujar Amran.