Ketika Layanan Mudik Terasa Meningkat namun Pemudik Berkurang: Refleksi di Balik Data
JAKARTA – Mudik Lebaran 2025, acara tahunan masyarakat Indonesia, kembali menjadi sorotan nasional. Beberapa Lembaga survei memberitakan tone yang positif terhadap proses mudik 2025 ini. Lembaga Survei KedaiKOPI melakukan survei dengan metode Computerized Assisted Self-Interview (CASI) yang disebarkan secara online pada 1062 pemudik menemukan bahwa 87% pemudik merasa pengalaman mudik tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu.
Kepuasan yang dirasakan responden, dominan didorong oleg persepsi bahwa lalu lintas lebih lancer (79,6%), diikuti oleh jumlah hari libur yang lebih banyak (48%) dan kualitas transportasi umum yang lebih nyaman (45,8%).
Persepsi kepuasan juga tinggi saat responden ditanya tentang kepuasan infrastruktur jalan, dimana mayoritas responden memersepsikan kondisi jalan yang mulus (96,1% untuk jalan tol, 85,1% untuk jalan lintas provinsi dan 82,9% untuk jalan lintas kabupaten/kota). Sebanyak 93% responden juga puas dengan kondisi saat keluar jalan tol dan 96% puas dengan kondisi saat memasuki jalan tol.
Survei juga mendeteksi adanya kenaikan kepuasan layanan di posko Kesehatan, kebijakan rekayasan lalu lintas dan juga layanan di rest area.
Untuk layanan di posko Kesehatan naik 24,7% dibandingkan tahun 2024. Kepuasan terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas naik 31,1% yang pada 2024 hanya 60,1% menjadi 91,2%. Pada rest area, terdapat kenaikan yang signifikan sebesar 24,7% untuk kepuasan pada kebersihan toilet.
Selain itu, kepuasan terhadap kenyamanan tempat istirahat di rest area yang di 2024 sebanyak 79% naik 10,6% menjadi 89,6%. Hasil ini tentu saja patut diapresiasi, tetapi apakah peningkatan kepuasan ini semata-mata hasil dari perbaikan infrastruktur dan pelayanan?
Fakta lain: Jumlah Pemudik Turun
Meski kepuasan meningkat, data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan adanya penurunan jumlah pemudik secara signifikan di tahun 2025. Di tahun 2025, Kemenhub mencatat jumlah pemudik pada lebaran 2025 mencapai 154,6 juta dan jumlah ini turun dari 162,2 juta pemudik di tahun 2024 (turun sebanyak 4,6%). Walau menurut Kemenhub jumlah ini naik 5,6% dari proyeksi awal.
Penurunan ini, menurut beberapa pengamat ekonomi bisa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi dari awal tahun sehingga menjelang puasa.
Data dari Kemnaker RI mencatat di bulan Januari 2025 saja terhadap 81,290 tenaga kerja yang ter-PHK. Hal ini memengaruhi kondisi ekonomi yang akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
Selain itu, masyarakat yang masih memiliki penghasilan pun cenderung ‘berhati-hati’ dalam mengeluarkan uang. Menurut data dari Bank Indonesia, hanya Rp67,1 triliun uang layak tukar yang dihabiskan masyarakat dari total Rp180,9 triliun yang disiapkan.
Jumlah Pemudik Turun, Kepuasan Naik: Apa artinya?
Dari data di atas, bisa saja ada korelasi antara turunnya jumlah pemudik dan meningkatnya kepuasan pemudik yang tidak boleh diabaikan.
Dalam konteks ini, tingkat kepuasan yang tinggi belum tentu mencerminkan kesiapan infrastruktur secara mutlak, melainkan bisa jadi merupakan hasil dari berkurangnya beban sistem transportasi.
Semakin sedikit pengguna jalan, maka risiko kemacetan menurun, rest area lebih longgar, dan tekanan terhadap layanan publik lebih kecil.
Hal ini bisa berefek pada ruang pada jalan tol dan rest area menjadi lebih lega, meminimalkan antrean dan stres pengguna.
Selain itu, aparat dan layanan publik dapat lebih fokus karena beban kerja lebih rendah. Pengalaman mudik menjadi lebih lancar bukan karena sistem lebih baik, tapi karena sistem bekerja untuk jumlah orang yang lebih sedikit.
Peningkatan kepuasan pemudik 2025 patut diapresiasi, namun perlu ditinjau secara kritis. Apakah layanan benar-benar lebih baik, atau apakah sistem hanya bekerja karena beban yang berkurang? Untuk tahun-tahun berikutnya, penting untuk memaknai kembali indikator kepuasan sebagai tolok ukur keberhasilan mudik dengan mempertimbangkan jumlah beban pemudik, tekanan sistem, dan stres distribusi layanan.
Dengan pendekatan ini, evaluasi infrastruktur dan kebijakan publik bisa menjadi lebih objektif dan berorientasi jangka panjang.
(Penulis: Ashma Nur Afifah, Head Researcher Lembaga Survei KedaiKOPI)
