BGN: Butuh Rp 25 Triliun per Bulan untuk Jangkau 82,9 Juta Penerima MBG

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa diperlukan anggaran Rp25 triliun per bulan untuk mempercepat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.
“Berapa biaya tambahan yang diperlukan untuk mempercepat makanan bergizi bagi 82,9 juta penerima pada 2025? Dengan anggaran Rp71 triliun yang ada, kita butuh tambahan Rp 25 triliun per bulan untuk percepatan ini,” ungkap Dadan dikutip dari Antara, Selasa (25/2/2025).
Dadan menjelaskan, BGN saat ini memiliki anggaran Rp 71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.
Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk mempercepat distribusi MBG agar menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini.
Hal itu mengingat banyaknya laporan siswa kepada pemerintah yang ingin mendapatkan program tersebut.
Jika percepatan MBG dilakukan pada September, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 100 triliun hingga akhir Desember 2025.
Anggaran MBG juga akan meningkat pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat.
BGN usul agar percepatan sebaiknya dilakukan pada September 2025. Hal itu terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.
Saat ini, baru 2.000 SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 30 ribu SDM lainnya masih dalam pendidikan hingga akhir Juli.
“Kita tidak bisa menugaskan mereka yang baru selesai pendidikan untuk bertugas di SPPG. Mereka perlu orientasi lapangan dan koordinasi dengan kepala sekolah serta pemda,” kata Dadan.
MBG kini telah berjalan di 38 provinsi sejak diluncurkan oleh Prabowo pada 6 Januari 2025.
Pada pekan ini, jumlah penerima MBG diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.