Komisi VI DPR Resmi Bentuk Panja Usut Masalah Pengelolaan Lahan di Batam

JAKARTA – Komisi VI DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (Panja) khusus untuk mengusut dugaan masalah pengelolaan lahan di Pulau Batam, Kepulauan Riau.

Panja yang bertajuk “Panja Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam” tersebut akan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade.

“Panja pada hari ini sudah mulai bekerja dan sudah rapat pertama secara internal, kami ingin menginformasikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki masalah kawasan atau perizinannya untuk melaporkan ke Komisi VI,” kata Andre saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Rabu (19/2/2025).

Andre mengatakan, Panja akan melakukan belanja masalah terlebih dahulu dengan cara bertemu dengan pihak yang memiliki masalah dengan BP Batam.

Setelah itu, Andre mengatakan, Panja akan mengundang BP Batam serta pihak-pihak pemerintah seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan juga ahli untuk menuntaskan masalah lahan tersebut di Batam.

“Kenapa kita bentuk Panja ini? Karena terus terang berbagai aduan datang ke Komisi VI dan kami melihat cita-cita Batam ingin menyaingi Singapura namun ternyata Batam belum maksimal karena begitu banyak aduan yang kita terima,” kata Andre.

Selain itu, Andre menyebut, Panja juga akan melakukan inspeksi langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan lahan yang ada di Pulau Batam.

Pun Andre menyebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Panja juga akan terus menggelar RDPU seiring dengan laporan yang masuk ke Komisi VI.

“Kita tidak ingin Batam ini terpuruk, tapi kita ingin dalam kepemimpinan Presiden Prabowo, Batam menjadi salah satu daerah yang menjadi tujuan investasi, tujuan pembangunan, bangkitnya industrialisasi, dan juga ekonomi tumbuh di sana dan menyaingi Singapura,” ujar Andre.

Panja Dibentuk Buntut Aduan Masyarakat Adat Melayu

Sebelumnya, wacana pembentukan Panja untuk mengusut dugaan mafia lahan di Batam sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid.

Nurdin mengatakan, salah satu penggerak pembentukan Panja ini adalah ketika sejumlah Masyarakat Adat Melayu dan pemilik Hotel Purajaya Batam, Rury Afriansyah melakukan RDPU dengan Komisi VI.

“Ada dua perusahaan termasuk daripada aspirasi Masyarakat Adat Melayu, telah datang ke sini. Dan ada 7 pengusaha lokal datang ke kita,” ujar Nurdin saat RDPU dengan Menteri Koperasi, BP Batam, dan BPKS Sabang, Rabu (12/2/2025).

Nurdin mengatakan salah satu masalah yang akan dibahas nanti adalah polemik pembongkaran gedung bersejarah bagi masyarakat Melayu, yaitu Hotel Purajaya Batam.

Nurdin berpendapat, Hotel Purajaya Batam merupakan salah satu hotel yang memiliki sejarah besar dalam pembangunan Pulau Batam.

Perobohan hotel itu, menurutnya, menunjukkan adanya masalah tersendiri dalam pengolahan lahan oleh BP Batam.

“Salah satu yang akan dibahas itu (Hotel Purajaya), itu masa hotelnya dirobohkan. Padahal itu hotel pejuang. Kenapa saya katakan hotel pejuang? karena belum ada orang investasi, belum ada apa-apa, dia berani membangun sebuah hotel. Kok ini sebenarnya dirobohkan karena apa,” kata Nurdin.

Menurutnya, seharusnya pengusaha lokal, khususnya di Batam, diberikan jalan terbaik agar tidak merugikan mereka dalam berbisnis.

Kasus perobohan Hotel Purajaya, kata Nurdin, menjadi salah satu contoh bahwa ada dugaan ketidakadilan dalam permasalahan lahan di BP Batam.

“(Hotel Purajaya) mustinya ini kan diberi jalan keluar yang terbaik, bukan dirobohkan gitu. Ini nggak bener ini. Itu dzolim dan tidak adil itu untuk pengusaha lokal,” kata Nurdin.

“Nanti, di panja kita bedah habis itu soal kebijakan BP Batam, dimana ada investor, sudah bangun, terus itu dialihkan alokasi lahannya ke perusahaan lain. Jadi diadu nih pengusaha lokal ini,” tutup Nurdin.