Kepala OIKN Usul Lahan Gratis IKN Untuk Negara Sahabat
Basuki Hadimuljono, mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan lahan gratis kepada negara sahabat yang ingin mendirikan kantor kedutaan di IKN. (Foto: Istimewa) JAKARTA – Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usulkan lahan gratis untuk negara sahabat mendirikan kantor kedutaan di IKN kepada Presiden Prabowo.
Usulan ini disampaikan dalam rangka mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan menjelang target IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
“Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan,” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dikutip dari Antara, Senin.
“Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” sambungnya.
Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.
Ia berharap dengan adanya kantor kedutaan akan mendukung rencana pemindahan ibu kota dan meningkatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat.
Baca juga: DPR Sepakat Anggaran IKN Diblokir: Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat
Dengan usulan ini, diharapkan proses pembangunan IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Selain itu dirinya berharap usulan ini serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para diplomat dan investor asing.
Anggaran IKN Diblokir
Sebelumnya anggota DPR fraksi PKS dan PKB setuju apabila anggaran pembangunan IKN ditunda demi efisiensi.
Menurut Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, penundaan pembangunan IKN adalah keputusan yang tepat.
Menurutnya, jika negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda.
“Bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya,” katanya pada Selasa (11/2).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Nasir Djamil, mendukung pemerintah terkait pemblokiran anggaran untuk pembangunan IKN.
Menurutnya, melanjutkan proyek ambisius era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) tersebut saat ini tidak mendesak.
“Saya sepakat dengan Prabowo untuk menunda dulu anggaran untuk IKN atau mengurangi anggaran untuk IKN karena memang tidak urgent di sana, tidak ada urgensitas,” kata Nasir, Senin (10/2).
Nasir menyatakan bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini, memastikan sektor perekonomian masyarakat tetap berjalan adalah prioritas utama.
