Vietnam Lakukan Hemat Anggaran, Pangkas 8 Kementerian!

JAKARTA – Pemerintah Vietnam melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22, mengurangi seperlima pekerjaan publik.
Dengan langkah ini, Vietnam berpotensi menghemat miliaran dollar AS (triliunan rupiah) dari anggaran negara.
Upaya ini terinspirasi oleh kebijakan pemangkasan anggaran yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Rencana tersebut akan segera diajukan ke parlemen Vietnam dalam beberapa hari ke depan, meski menimbulkan keresahan di kalangan pekerja.
Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menegaskan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat aman bagi pejabat yang tidak kompeten.
“Untuk memiliki tubuh yang sehat, kadang kita harus menelan obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor,” ungkap Lam pada Desember 2024, dikutip dari AFP.
Efisiensi anggaran ini, yang dianggap sebagai “revolusi” oleh pejabat senior, akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22.
Baca: DPR soal Pemangkasan Anggaran: Jangan Korbankan Rakyat!
Media, pegawai negeri, polisi, dan militer akan mengalami pemangkasan signifikan.
Hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada 2022, dan seperlima lapangan kerja diperkirakan hilang dalam lima tahun ke depan.
Dalam proses efisiensi ini, 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini, meski belum ada kejelasan tentang pencapaian target tersebut.
Seorang produser TV bernama Thanh, yang identitasnya dilindungi, kehilangan pekerjaan setelah 12 tahun bekerja bulan lalu.
Saluran berita tempatnya bekerja ditutup, dan satu dari lima penyiar diberhentikan, membuatnya beralih profesi menjadi sopir taksi.
Berdasarkan pertumbuhan ekonomi 7,1 persen pada 2024, Vietnam menargetkan pertumbuhan delapan persen tahun ini.
Namun, kecemasan meningkat karena dampak tarif impor dari pemerintahan AS Donald Trump.
Vietnam menargetkan status negara berpendapatan menengah pada 2030 dan berusaha menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.
“Mereka sangat ingin mencapai tujuan itu,” kata Nguyen Hong Hai, akademisi dari Vietnam Fulbright di Washington DC.
Efisiensi anggaran disebut dapat menghemat hingga 4,5 miliar dollar AS (Rp 72,5 triliun) dalam lima tahun.