Survei KedaiKOPI: MBG Jadi Pendorong Prabowo-Gibran Raih 72,5 Persen Kepuasan Publik

JAKARTA – Sebanyak 72.5 persen responden menyatakan kepuasannya pada 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kepuasan tersebut berhasil direkam melalui Survei 100 Hari Masa Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 23-29 Januari 2025.

Manajer Riset Lembaga Survei KedaiKOPI Ashma Nur Afifah menjelaskan, terdapat beberapa alasan mengapa publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama pemerintahannya.

“Adanya MBG menjadi faktor pendorong kepuasan kinerja Prabowo-Gibran. Selain itu juga adanya anggapan cepatnya respon pemerintah menangani bencana dan diteruskannya kebijakan ekonomi yang membantu masyarakat menjadi 3 faktor terbesar kepuasan responden,” jelas Ashma.

Di sisi lain, terdapat 27.5 persen responden yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Alasan ketidakpuasan mereka antara lain adalah ditemukannya perilaku pejabat yang kurang pantas di masa awal pemerintahan baru ini.

“Perilaku Menteri/Pejabat yang kurang pantas dan kebijakan ekonomi yang kurang berpihak dan belum terasanya perubahan signifikan menjadi alasan ketidakpuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran di 100 hari pertama pemerintahannya,” ujarnya.

Terkait kepuasan terhadap kinerja tokoh, sebanyak 84.8 persen responden merasa puas dengan kinerja Prabowo sebagai presiden.

“Sebanyak 84.8 persen responden merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo, dan kepuasan terhadap kinerja Gibran sebagai wakil presiden dirasakan oleh 67.1 persen responden kami,” ungkap Ashma.

Publik pun, kata Ashma, juga menyoroti kinerja pemerintah dalam menjaga nama baik Indonesia di mata dunia.

Sebesar 88.8 persen responden mengaku puas terhadap langkah dan peran aktif Indonesia dalam membangun hubungan dengan mitra internasional.

“Aspek kepuasan paling tinggi dirasakan pada baiknya nama Indonesia dalam hubungan internasional dan aspek pertahanan dan keamanan negara,” kata Ashma.

Dalam survei ini KedaiKOPI juga merekam sejauh mana optimisme masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebanyak 80.1 persen responden mengaku bahwa mereka masih optimis pada pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia

“Sekitar 8 dari 10 responden optimis jika Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dapat membawa Indonesia ke kondisi yang lebih baik,” imbuh Ashma.

Pakar Komentari Survei KedaiKOPI

Sehubungan dengan itu, analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti optimisme masyarakat terhadap dengan pemerintahan Prabowo-Gibran sesuai dengan Survei KedaiKOPI tersebut.

Menurutnya, saat ini masyarakat memang dalam kondisi yang harus memercayai seluruh kebijakan kepada pemerintah.

“Optimis 80,1%. Kemudian rata-rata 7,49%. Jadi rakyatnya memang bawa optimis.Kenapa optimis? Karena emang rakyat tidak punya pilihan lain. Gak punya rakyat,” kata Hensa.

Ia menilai, pemerintah saat ini diuntungkan dengan tingginya kepercayaan masyarakat selama 100 hari masa kerja telah berjalan.

Namun, ia pun mengingatkan agar pemerintah juga tidak memanfaatkan kepercayaan masyarakat tersebut, terutama dalam membentuk kebijakan publik.

“Jangan sampai optimisme masyarakat tersebut dimanfaatkan pemerintah, terutama dalam merumuskan kebijakan, harus dipikir terlebih dahulu sebelum dijalankan,” ujarnya.

Selain Hensa, juga hadir mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011–2015 Bambang Widjojanto yang menyoroti soal penegakan hukum selama 100 hari masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bambang menyoroti permasalahan pagar laut yang menjadi polemik tersendiri dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, pemerintah harus mampu menyelami permasalahan dalam kasus pagar laut, termasuk membongkar pemilik pagar laut yang membuat gaduh di tengah masyarakat.

“Jadi, pemerintah harus masuk ke pada kedalaman masalah dan menjawab akar-akar prolematik yang harusnya diselesaikan,” ujar Bambang.

Sementara itu, ekonom dari Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati yang juga hadir dalam peluncuran survei tersebut menekankan pentingnya pertumbuhan kelas menengah untuk mencapai target Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa untuk keluar dari status negara berpendapatan menengah, proporsi kelas menengah harus meningkat, di mana pengusaha kecil harus bertransformasi menjadi pengusaha besar.

“Tapi yang tengah ini harus naik program jadi gak bisa dikasih bansos, kan bansos menyasar yang bawah gitu. Kalau kelas menengahnya kelas lapangan kerja, jadi lapangan kerjanya harus naik kelas, dari informal ke formal,” kata Nina.

Nina mencatat bahwa meskipun bantuan sosial membantu yang paling miskin, kelas menengah perlu didorong melalui program yang meningkatkan lapangan kerja dari informal ke formal.

“Kalau kita lihat 2019 itu informalnya 56%, 2024 58%, jadi yang naik informal, yang formal berarti agak turun, kan. Oke kita bisa kasih asumsi ada covid, tapi itu kan berarti PR ya harus digeser, supaya kelas informalnya turun, bukan naik proporsinya dari seluruh lapangan kerja.” kata Nina.

Metodologi Survei KedaiKOPI

Lembaga Survei KedaiKOPI melakukan survei opini 100 hari masa pemerintahan Prabowo-Gibran pada 23-29 Januari 2025. Survei dilakukan lewat metode Online-Computerized Assisted Self Interview (CASI) dengan 1201 responden WNI berusia 17-55 tahun.

Berdasarkan kategori jenis usianya, kepuasan tertinggi disampaikan oleh generasi Z, generasi yang lahir pada 1997-2012, dengan persentase 81,1 persen. Sedangkan generasi Z yang tidak puas sekitar 18,9 persen.

Adapun kategori usia generasi Y atau milenial, generasi yang lahir pada tahun 1977-1994, sebanyak 75,4 persen. Dengan 24,6 persen generasi Y yang disurvei mengaku tidak puas. Kemudian, generasi X atau mereka yang lahir 1965-1976, sebanyak 49 persen puas.