DPD RI Minta Ada Edukasi di Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) disertai edukasi pentingnya pemenuhan gizi.
Ia menekankan perlunya kesadaran masyarakat terhadap jenis makanan bergizi sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
“Saran saya, program Makan Bergizi tetap berjalan, tapi program edukasi juga tetap jalan, bagaimana pola hidup, pola makan,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (21/1).
Filep menyatakan, edukasi gizi penting untuk mewujudkan generasi emas yang mendukung tercapainya visi Indonesia sebagai negara maju.
Ia juga menambahkan bahwa edukasi gizi bisa dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh swasta dan anggota DPD RI.
“Ini bisa diatur, diedukasi, baik melalui lembaga pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya atau keterlibatan kita semua anggota DPD atau dalam kurikulum pendidikan,” turutnya.
Baca juga: DPR Buka Kemungkinan Panggil Menteri KKP Buntut Pagar Laut
Filep menyebut, pemenuhan gizi optimal hanya dapat tercapai jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan gizi.
“Makan Bergizi itu kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan ini terpenuhi apabila pendidikannya, pemahamannya baik,” imbuhnya.
Filep juga mengungkapkan harapannya agar seluruh elemen masyarakat menyadari bahwa program Makan Bergizi Gratis adalah tanggung jawab kolektif.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap ada kesepahaman bersama antara lintas lembaga/kementerian, daerah jika program tersebut menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya.
Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di 31 provinsi Indonesia melalui 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif.
SPPG bertugas menyediakan makanan untuk mendukung keberhasilan program tersebut dan memastikan pemenuhan gizi masyarakat yang membutuhkan.
Pada tahap pertama, Januari–April 2025, program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah.
Selanjutnya, pada tahap kedua, April–Agustus 2025, jumlah penerima manfaat diharapkan meningkat hingga mencapai 6 juta orang.