Ekonom: Program MBG Harus Dibiayai Sepenuhnya oleh Pemerintah
Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah (Dok Istimewa) JAKARTA – Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai, kebijakan makan bergizi gratis adalah kebijakan yang murni pendanaannya dari pemerintah.
Pernyataan ekonom itu sekaligus merespons usulan analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) yang melihat bahwa masyarakat bisa membantu pendanaan program makan bergizi gratis dengan syarat diberi imbalan semacam keringanan pajak.
“Makan siang gratis adalah program pemerintah yang seharusnya dibiayai dengan APBN. Jangan mencampur-campur program pemerintah dengan peran warga,”ucap Piter melalui pesan singkatnya, Jumat (17/1/2025).
Menurutnya, pemerintah harus mencari sendiri sumber pembiayaan program makan bergizi gratis tersebut.
Sebab, program tersebut tidak bisa dijalankan jika pemerintah tak bisa mencari biaya untuk menjalankannya.
“Tugas pemerintah untuk mencari sumber pembiayaannya. Kalau pemerintah tidak bisa mencari sumber pembiayaannya berarti program tersebut tidak feasible,” kata Piter.
Selain itu, ekonom itu menilai, akan berisiko jika mencampur peran warga dengan pemerintah dalam hal tata kelola pendanaan program itu.
“Ini terkait pertanggungjawabannya nanti. Dana pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang ada, bdengan dana masyarakat dan dana zakat,” kata Piter.
Sebelumnya, Hensa mengusulkan jika masyarakat yang membantu program makan bergizi gratis mendapatkan semacam imbalan, semisal berupa keringanan pajak.
Hal ini, kata Hensa, akan menarik perhatian masyarakat sekaligus juga bisa membantu pemerintah dalam menjalankan program ini.
“Akan lebih keren lagi, bila ada masyarakat yang membantu program makan bergizi gratis ini, dapat reward dari pemerintah misalnya berupa pengurangan pajak atau lainnya. Itu kan juga keren tuh, kan demi membantu pemerintah” kata Hensa.
Hensa pun mengusulkan agar pemerintah tidak ragu-ragu merangkul publik dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Menurutnya, pemerintah bisa bekerjasama dengan Baznas untuk membantu program makan bergizi gratis lewat infak dan sodakoh, bukan zakat.
