Dapat Surat Panggilan KPK, Hasto: Saya Siap Hadir
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Istimewa). JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasi telah menerima surat panggilan dari KPK.
Dialnsir dari Antara, Hasto menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan pada Senin, 13 Januari 2025.
“Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada 13 Januari 2025. Pada pukul 10.00,” ungkap Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (9/1).
Menurut Hasto, sebagai warga negara yang baik, dirinya akan memenuhi panggilan KPK dan berjanji bersikap kooperatif dalam menjawab seluruh pertanyaan dari penyidik.
“Saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Baca juga: Hasto Muncul! Beri Keterangan Soal HUT PDIP
Ia menganggap apa yang terjadi pada dirinya merupakan jalan juang yang selama ini telah ditempuh oleh PDI Perjuangan.
Hasto menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi walau terdapat konsekuensi besar di baliknya.
“Saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak karena saya tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai,” ujar Hasto.
Ditersangkakan KPK
Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus serupa seperti yang menjerat kader PDIP lainnya, Harun Masiku.
Pada Selasa, 7 Januari 2025 KPK melakukan penggeledahan kediaman Hasto Kristiyanto di daerah Bekasi dan Kebagusan, Jakarta Selatan.
Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa sebuah buku dan satu buah flashdisk.
Penggeledahan ini menurut politikus PDIP, Guntur Romli, merupakan sebuah bentuk pengalihan isu OCCRP yang mencatut nama Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia.
“Kami mendapatkan informasi, Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu dan melakukan segala cara untuk menutupi berita ini. Dengan pengerahan buzzer dan intimidasi,” ucap Guntur dalam keterangan tertulis pada Selasa, 7 Januari 2025.
