Mohammad Al-Bashir Didapuk Sebagai Pemimpin Pemerintahan Sementara Suriah

Damaskus, Suriah – Kelompok perlawanan yang kini menguasai Damaskus secara resmi menunjuk Mohammad Al Bashir sebagai Perdana Menteri transisi Suriah. Masa jabatan ini akan berlangsung hingga 1 Maret 2025, seiring dengan upaya negara tersebut memasuki fase transisi setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad.

Dalam pernyataannya pada Selasa (10/12), Al Bashir mengonfirmasi bahwa oposisi Suriah telah memberinya mandat untuk membentuk pemerintahan sementara.

“Menurut keputusan Komando Umum, kami telah mendapat izin untuk membentuk sebuah pemerintahan sementara yang akan berjalan secara tentatif hingga 1 Maret 2025,” kata Al Bashir dalam wawancaranya dengan media Al-Hadath.

Sebelum menerima jabatan tersebut, Al Bashir telah memimpin Pemerintahan Penyelamat Suriah (SSG), yang didirikan oleh kelompok perlawanan di wilayah barat laut Suriah. Ia juga memiliki pengalaman sebagai Menteri Pembangunan dalam struktur pemerintahan yang sama.

Seorang pejabat dari departemen urusan politik SSG mengonfirmasi kepada AFP bahwa Al Bashir akan memimpin pemerintahan transisi setelah pertempuran berakhir di Damaskus. SSG, yang awalnya dibentuk oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan kelompok bersenjata lainnya di Provinsi Idlib pada 2017, memiliki tujuan utama untuk memberikan layanan kepada warga yang berada di wilayah yang dikuasai oposisi.

Pasca pembebasan Damaskus pada Ahad (8/12), Perdana Menteri Suriah sebelumnya, Mohammad Ghazi Al-Jalali, sepakat untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan baru yang dibentuk SSG. Al-Jalali bersama 18 anggota kabinetnya menyatakan komitmen untuk tetap bertahan di Damaskus dan telah menjalin komunikasi dengan pasukan perlawanan yang mengambil alih kota tersebut.

Penunjukan Al Bashir sebagai pemimpin transisi menjadi langkah strategis menuju stabilitas politik dan persiapan pembentukan pemerintahan definitif di Suriah pasca tumbangnya rezim Bashar Al-Assad.