Presiden Korsel Resmi Cabut Darurat Militer Pasca Tuntutan Parlemen

Seoul – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi mencabut status darurat militer pada Rabu pagi setelah Majelis Nasional melakukan pemungutan suara yang mendesak penghentian kondisi tersebut. Kabinet Yoon menyetujui pencabutan ini pada pukul 4:30 pagi (2.30 WIB), sekitar enam jam setelah pengumuman darurat sebelumnya yang menuduh oposisi melakukan aktivitas anti-negara untuk melemahkan pemerintah.

“Pukul 11 malam tadi, saya mendeklarasikan darurat hukum militer dengan tekad bulat saya untuk menyelamatkan bangsa menghadapi kekuatan anti-negara yang berusaha melumpuhkan fungsi penting negara dan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” ujar Yoon.

Namun, Presiden Yoon mencabut status darurat tersebut menyusul permintaan Majelis Nasional. “Ada tuntutan dari Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer, (saya) telah menarik pasukan yang dikerahkan untuk melaksanakan urusan darurat militer,” jelasnya.

Kepala Staf Gabungan menyatakan bahwa pasukan yang semula dikerahkan kini telah kembali ke pangkalan sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan situasi menjadi normal.

Meskipun darurat militer telah dihentikan, kritik dari kubu oposisi meningkat. Hwang Un-ha, pemimpin fraksi Partai Pembangunan Kembali Korea, menyatakan niatnya untuk mendorong mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon. Hwang juga mengecam pengerahan militer selama pengumuman darurat yang dianggapnya berlebihan.

Deklarasi darurat militer ini juga menarik perhatian internasional. Pejabat Amerika Serikat menyampaikan kekhawatiran mereka atas situasi di Korea Selatan. Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell, menekankan bahwa Washington berharap setiap perselisihan politik di Korea Selatan dapat diselesaikan secara damai.

“Kami mengamati perkembangan terbaru di Republik Korea dengan kekhawatiran mendalam,” kata Campbell dalam sebuah acara publik. Ia juga menegaskan bahwa aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat tetap kuat sambil menyerukan penyelesaian konflik secara damai.

“Saya juga ingin menegaskan bahwa kami memiliki harapan dan ekspektasi bahwa perselisihan politik apapun akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum,” tambah Campbell.