Anggota DPR Semprot Menteri Ara Akibat Gebrak Meja Saat Rapat

JAKARTA – Viral video menunjukkan anggota DPR menginterupsi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait saat rapat kerja. Insiden ini terjadi ketika Ara menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI untuk membahas berbagai isu penting, termasuk program 3 juta rumah gratis dan penggunaan lahan yang akan dialokasikan pada Senin (4/11/2024) kemarin.

Rapat yang seharusnya berjalan lancar menjadi memanas ketika salah satu anggota DPR Komisi V DPR, Daniel Mutaqien Syafiuddin sempat menyatakan ketidakpuasan atas tindakan Menteri Maruarar yang menggebrak meja saat rapat berlangsung.

“Sedikit saja pimpinan, pak menteri bukan hanya ngobrol dengan pimpinan. Di sini ada 45 anggota yang lain. Kemarin saya lihat pak menteri di video ekspresif sambil gebrak meja,” katanya.

Menanggapi kritik tersebut, Maruarar justru menunjukkan sikap santai dan mengakui bahwa cara kerjanya tidak selalu disukai oleh semua orang.

“Saya lebih banyak dukungan dari luar, meski mungkin ada yang berbeda pandangan di dalam sini,” ujarnya, menegaskan keyakinannya bahwa tindakannya didukung oleh banyak pihak meskipun mendapatkan kritik di forum itu.

“Makanya saya dengan Komisi V ini mau belajar, tolonglah birokrasi mana yang bisa mencapai misi ini. Karena percuma kita punya misi besar tapi di dalamnya enggak siap,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ara dikabarkan pernah menggebrak meja beberapa kali karena kesal dengan buruknya birokrasi di kementeriannya. Dia merasa kecewa karena surat yang ditujukan untuk Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah ditandatangani pada 22 Oktober 2024, tetapi baru sampai pada 28 Oktober 2024 karena pengiriman yang terlambat.

“Saya itu menteri, tanggal 22 kirim surat, tanggal 28 baru sampai,” ucap Maruarar dengan nada kesal dalam rapat internal yang disiarkan di channel YouTube Kementerian PKP, dikutip Rabu (30/10/2024).

Maruarar merasa malu karena Jaksa Agung menyatakan belum menerima surat yang telah dikirimnya.

“Pak Jaksa Agung sama saya ngomong, dia sudah cek, dia belum terima surat, itu waktu kita ketemu di Magelang (agenda retret Kabinet Merah Putih). Makanya saya minta, semua surat saya yang dikirim ada tanda terimanya, yang menerimanya,” kata Maruarar.

Maruarar mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara kerja pegawai di kementeriannya yang lambat.

“Ngeri enggak bu, pantes jaksa agung belum terima. Mengerikan birokrasi kita. Menteri tanda tangan tanggal 22, baru sampai di sana tanggal 28. Ya bagaimana (surat yang lain), surat menteri saja begitu kok,” kata Maruarar sambil menggebrak meja beberapa kali.

“Saya malu sama jaksa agung. ‘Pak Ara mana belum sampai suratnya?’. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini,” ujarnya.

Maruarar juga menyatakan bahwa dia tidak keberatan mengeluarkan uang pribadinya untuk kepentingan negara.

“Kalau bapak tidak bisa siapkan sekretaris yang dari sini, ya sudah saya biayai sendiri. Kalau bapak ada kekurangan peralatan apa, biar saya beli sendiri. Kalau kita ada hambatan, kendala fasilitas, tidak ada duit, ya saya pakai duit sendiri,” kata Maruarar.