Pramono Janjikan Hibah Rp 300 Miliar Untuk UMKM di Jakarta
JAKARTA – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk menyediakan dana hibah senilai Rp 300 miliar guna mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta.
“Saya akan mengalokasikan dari dana APBD yang ada untuk hibah bagi UMKM sebesar Rp300 miliar,” ujar Pramono dalam pernyataan tertulis yang dirilis di Jakarta pada hari Jumat.
Pramono menekankan bahwa UMKM menjadi penopang utama ekonomi Jakarta. Bahkan, keberadaan UMKM membantu pemerintah Indonesia bertahan di tengah krisis pandemi COVID-19 yang lalu.
Namun, Pramono mengakui tantangan utama bagi UMKM adalah masalah permodalan, yang menjadi alasan ia merencanakan pemberian hibah modal ini.
“Waktu itu saya masih jadi menteri sehingga itulah yang menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita,” tutur Pramono.
Pramono juga menegaskan bahwa meskipun dana ini berupa hibah, akuntabilitasnya penting untuk menjamin dana ini digunakan guna mendukung dan merangsang perlindungan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dana hibah tersebut difokuskan untuk UMKM di level menengah ke bawah.
“Ini kan UMKM yang menengah. Sebenarnya mereka masih bisa bertahan, tetapi memang fasilitas, promosi, dan sebagainya harus dibantu oleh pemerintah Jakarta. Dan saya akan lakukan kalau saya (terpilih) sebagai gubernur,” katanya.
Pramono juga menyadari bahwa digitalisasi telah memasuki hampir semua sektor, termasuk UMKM.
Walaupun mendukung digitalisasi UMKM, Pramono menekankan pentingnya adanya kebijakan yang adil bagi para pelaku usaha tradisional dan daring. “Harus ada pengaturan yang jelas,” ujarnya.
Pramono menambahkan bahwa banyak pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang melaporkan penurunan omzet hingga 50 persen dan berharap pemerintah dapat membantu meningkatkan daya tarik kawasan tersebut.
Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat dinilai perlu bekerja sama untuk merancang regulasi yang mengatur digitalisasi, karena Pramono menyatakan bahwa perbedaan sering terjadi antara keputusan di sidang kabinet dan implementasi lapangan.
“Dan itulah yang mungkin menjadi hal yang dulu tidak saya ketahui dengan tadi berkomunikasi, menanyakan, dan sebagainya akhirnya saya tahu,” ungkapnya.
