Pemerintah Rencanakan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: Mayoritas Dirasakan oleh Masyarakat Mampu

Pemerintah Indonesia berencana membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi setelah terungkap bahwa sebagian besar subsidi dinikmati oleh masyarakat yang tergolong mampu. Berdasarkan data dari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, 95% solar subsidi pada 2022 digunakan oleh masyarakat di desil 5-10, yang mencakup kelompok dengan pengeluaran terbanyak di Indonesia. Dari 15 juta kiloliter solar yang dikonsumsi, hampir semuanya dinikmati oleh kalangan atas.

Demikian juga dengan konsumsi Pertalite, di mana 80% dari total penggunaan lebih dari 19 juta kiloliter pada tahun 2022 dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan pengeluaran terbesar. Desil 5 hingga 10 mencerminkan kelompok rumah tangga di Indonesia yang tergolong mampu atau berada di tingkat atas dalam hal pengeluaran rumah tangga.

Pembatasan ini menjadi langkah penting pemerintah dalam memastikan bahwa BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang lebih membutuhkan. Pemborosan subsidi yang selama ini cenderung tidak tepat sasaran telah menimbulkan beban besar pada anggaran negara. Subsidi energi, khususnya untuk BBM, berpotensi lebih efisien jika diarahkan kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah yang benar-benar memerlukan bantuan untuk mengakses BBM dengan harga terjangkau.

Langkah pembatasan ini pun diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi serta mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi energi. Pemerintah juga terus mengkaji mekanisme baru untuk mendistribusikan subsidi BBM agar lebih adil dan tepat sasaran, seperti pembatasan pembelian bagi kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu atau sistem registrasi pengguna BBM bersubsidi.

Ke depan, pemerintah juga berencana untuk memperkenalkan teknologi dan aplikasi yang memungkinkan pendataan lebih akurat mengenai siapa yang layak mendapatkan subsidi. Sistem ini akan memantau konsumsi BBM dan mencegah penyalahgunaan subsidi oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak.

Pembatasan pembelian BBM subsidi ini akan diiringi dengan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya transisi energi dan pemanfaatan sumber daya energi yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga tengah mendorong penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil.

Melalui kebijakan ini, diharapkan subsidi energi bisa lebih berfokus pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.