JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menaruh perhatian serius terhadap fenomena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang tengah melanda berbagai daerah di Provinsi Bali, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Krisis pasokan ini terpantau telah menyebabkan antrean panjang kendaraan yang mengular hingga satu kilometer.
Merespons situasi darurat tersebut, Puan mendesak PT Pertamina (Persero) beserta jajaran kementerian terkait untuk segera menyuntikkan pasokan tambahan dan menjamin kelancaran distribusi hingga menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Rabu (14/10).
Puan menegaskan, penambahan volume BBM tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan manajemen penyaluran yang presisi. Bahan bakar yang baru bersandar di Bali harus secepatnya didistribusikan untuk mengisi tangki-tangki SPBU yang kosong demi mengurai antrean panjang.
Menyikapi pernyataan Pertamina yang menyebut bahwa kelangkaan ini dipicu oleh kendala operasional saat bongkar muat kapal tanker, Puan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turun tangan.
Ia mendorong adanya inspeksi menyeluruh pada rantai pasok pemulihan, mulai dari jadwal kedatangan kapal, proses bongkar muat, kapasitas terminal, hingga pengiriman armada ke pihak penyalur untuk mempercepat normalisasi pelayanan.
“Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas Puan.
Pemetaan Kebutuhan dan Evaluasi Terukur
Selain berfokus pada penambahan stok, Puan juga menitikberatkan pentingnya pemetaan kebutuhan BBM secara spesifik berdasarkan jenis bahan bakar dan area layanannya.
“SPBU yang mengalami kekosongan berulang harus memperoleh perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu menutup kebutuhan sampai pasokan lanjutan tersedia,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah dan Pertamina untuk merumuskan indikator pemulihan krisis secara jelas dan terukur.
“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” kata Puan.
Di tengah upaya pemulihan pasokan, prioritas penyaluran juga harus diberikan kepada sektor-sektor esensial penunjang hajat hidup orang banyak, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, angkutan transportasi publik, dan jalur distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat. Semua langkah ini memerlukan sinergi yang transparan antara pemerintah dan pihak Pertamina.
“Pemerintah dan Pertamina perlu mengetahui lokasi yang masih terkendala, pihak yang menanganinya, dan kapan pelayanan diperkirakan membaik,” tegas cucu Bung Karno tersebut.
Urat Nadi Ekonomi Bali
Puan turut mengingatkan vitalnya peran pasokan BBM bagi Bali, yang merupakan pusat gravitasi pariwisata dan industri kreatif nasional. Terganggunya pasokan logistik bahan bakar dipastikan akan menghambat mobilitas ekonomi di Pulau Dewata.
“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi nasional,” ucapnya.
Guna mencegah insiden serupa terulang, Puan memastikan bahwa DPR RI, melalui komisi terkait, akan terus mengawal evaluasi ketahanan suplai BBM di Bali.
Pengawasan ini nantinya akan membedah kelayakan cadangan operasional serta kesiapan skema alternatif apabila terjadi penundaan atau perubahan jadwal kapal logistik.
“Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” kata Puan.
