JAKARTA — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyoroti adanya kontradiksi dalam temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Data tersebut menunjukkan sebuah anomali dalam persepsi publik terhadap kondisi demokrasi di Tanah Air.
Berdasarkan temuan LSI, sebanyak 53 persen responden mengaku selalu atau sering merasa takut untuk berbicara mengenai politik.
Namun, di sisi lain, tercatat 69,8 persen responden justru menyatakan puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia.
Jamiluddin menilai angka tersebut mengejutkan dan kontradiktif. Menurutnya, ketakutan untuk berpendapat biasanya hanya ditemukan di negara dengan sistem otoriter di mana kebebasan berekspresi dibatasi secara ketat.
“Jadi, masyarakat di negara demokrasi lazimnya tidak akan takut untuk berekspresi, termasuk bicara politik. Karena itu, tentu aneh dan ironis bila di negara demokrasi seperti temuan LSI masyarakatnya takut bicara politik,” ujar Jamiluddin dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Kebebasan Berekspresi sebagai Fondasi
Jamiluddin menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.
Hak ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan pemerintah, mencegah praktik otoritarianisme, serta menjamin transparansi informasi.
Tanpa adanya kebebasan berbicara, partisipasi masyarakat dan kontrol sosial akan hilang, yang pada akhirnya dapat mematikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
“Logikanya, masyarakat akan menilai demokrasi akan berjalan baik bila mereka tak merasa takut untuk bereskpresi, apalagi bicara politik,” jelasnya.
Indikasi Kemunduran Demokrasi
Adanya rasa takut untuk mengkritik, menurut Jamiluddin, merupakan sinyal kuat terjadinya kemunduran demokrasi.
Ia menduga kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor, mulai dari terbatasnya ruang kebebasan, bayang-bayang kriminalisasi, hingga budaya politik yang belum sepenuhnya dewasa.
Indikasi kemerosotan ini juga diperkuat oleh data internasional. Berdasarkan laporan Economist Intelligence Unit (EIU), skor Indeks Demokrasi Indonesia tercatat mengalami penurunan, yakni dari 6,44 pada tahun 2024 menjadi 6,37 pada tahun 2025.
“Indikasi itu memperjelas demokrasi di Indonesia memang ada penurunan. Hal ini tentu menjadi PR bagi semua anak bangsa untuk mengembalikan Indeks Demokrasi Indonesia menjadi yang terbaik di Asia,” pungkas Jamiluddin.
