JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan puluhan petinggi organisasi masyarakat Islam serta pemimpin pondok pesantren di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026) siang. Para tokoh yang hadir tampil beragam, mulai dari kemeja batik, kemeja biasa, hingga baju koko lengkap sarung.
Di antara yang datang adalah Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis, serta sejumlah tokoh Muslim lainnya.
Pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam tersebut membahas sejumlah isu strategis, terutama partisipasi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelum pertemuan dimulai, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan penjelasan umum terkait inisiatif tersebut.
“Kementerian Luar Negeri pada pertemuan siang hari ini adalah mengenai pembicaraan mengenai Board of Peace. Penjelasan-penjelasan akan dilakukan seputar isu tersebut,” ucap Menlu RI.
Usai pertemuan, para tokoh secara bergantian meninggalkan Istana. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan paparan mendalam soal upaya Indonesia membantu Palestina.
Menurut Yahya, seluruh peserta sepakat bahwa menolak penjajahan serta memperjuangkan kemerdekaan setiap bangsa merupakan amanat proklamasi. Baik pemerintah maupun ormas Islam berkomitmen membantu Palestina meraih kemerdekaan.
“Tadi kami mendapatkan penjelasan yang ekstensif dari Presiden mengenai pertimbangan-pertimbangan realistis yang harus dibuat terkait dengan keadaan yang sekarang berlangsung dan peluang-peluang yang tersedia untuk agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif, dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina,” ungkap dia.
“Termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika yaitu Board of Peace ini,” sambungnya lagi.
Yahya menambahkan, setelah mendapat penjelasan tersebut, 16 ormas Islam serta para kiai dan pemimpin pesantren yang hadir memahami posisi Board of Peace. Namun PBNU tetap menitipkan pesan agar Indonesia tidak terjebak dalam arus yang justru merugikan Palestina.
“Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina,” kata Yahya.
Presiden Prabowo juga menyampaikan komitmen membantu rakyat Palestina, termasuk dengan mengirim pasukan perdamaian yang secara mutlak bertugas melindungi warga Palestina.
“Dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza,” ujar dia.
Dukungan dari MUI
Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyatakan dukungan terhadap keikutsertaan Indonesia di Board of Peace, sepanjang inisiatif itu membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” kata Anwar.
Ia menegaskan MUI akan mengkritik jika Board of Peace tidak lagi sejalan dengan tujuan tersebut. Anwar juga menekankan pentingnya Indonesia bersama negara-negara mayoritas Muslim lain, termasuk Kuwait, Qatar, dan bahkan Iran, untuk mendorong kemerdekaan Palestina serta mencegah perang.
Opsi keluar tetap terbuka
Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis mengungkapkan adanya keraguan awal karena Israel masih melakukan serangan dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum mengakui negara Palestina.
“Kami skeptis karena nyatanya masih ada perang. Nah maka saya bilang bukan hanya damai untuk penjajah, tapi adalah merdeka bagi rakyat Palestina. Itu kami sampaikan itu ke beliau,” ungkap Cholil.
Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo disebut berjanji tegas bahwa Indonesia siap keluar dari Board of Peace jika tidak membawa perubahan positif.
“Ya itu, janjinya kalau kami tidak sesuai kami tidak ikut, tapi kalau tidak, umpamanya melakukan perubahan, kami siap keluar. Itu tegas,” tuturnya.
Cholil menambahkan, Indonesia juga akan absen atau abstain dari kegiatan yang tidak sesuai konstitusi, dan keluar jika tidak memberi dampak berarti. Hal serupa dikonfirmasi Menlu Sugiono bahwa opsi keluar dibuka jika Board of Peace tidak sejalan dengan tujuan RI, yakni damai di Gaza dan kemerdekaan Palestina.
Selain Board of Peace, pertemuan juga membahas Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut hal itu terwujud berkat kedekatan Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman.
Indonesia menjadi negara pertama yang mendapat kesempatan membeli properti di Mekkah dan Madinah. Lahan seluas sekitar 60 hektare telah didapatkan, dengan rencana pembangunan terowongan yang menghubungkan Kampung Haji ke Masjidil Haram untuk memudahkan jemaah.
Presiden juga menyampaikan rencana pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU) dengan sentuhan manajemen profesional agar dana umat dapat dikelola lebih efisien dan efektif untuk kepentingan umat itu sendiri.
