Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan penunjukan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI sisa masa jabatan 2024–2029 menggantikan Adies Kadir bukan keputusan setengah hati. Langsung menempatkan kader perempuan di posisi pimpinan tertinggi parlemen, menurutnya, adalah langkah tegas sekaligus pembuktian komitmen.
“Kita tidak tanggung-tanggung menempatkan bukan lagi pimpinan komisi, tapi langsung pimpinan DPR. Dan saya pikir perempuan punya hak dong, masa laki-laki aja. Kalau ini saya bela perempuan,” kata Bahlil di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Bahlil menjelaskan keputusan itu selaras dengan nilai inklusif yang selama ini diusung Partai Golkar. Ia menegaskan partainya selalu membuka ruang setara bagi seluruh kader, tanpa memandang gender.
“Dan karena itu setiap kader memiliki hak yang sama. Kita selama ini bicara gender, bicara tentang emansipasi selalu menjadi tema-tema,” beber dia.
Lebih lanjut, Bahlil menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan keterwakilan perempuan secara proporsional hingga 30 persen di berbagai jabatan alat kelengkapan dewan. Bagi Golkar, hal itu justru menjadi angin segar yang mendukung langkah mereka.
“Bahkan beberapa waktu lalu MK memutuskan agar proporsional 30 persen perempuan harus menduduki di jabatan-jabatan di Alat Kelengkapan Dewan. Bagi Golkar itu sesuatu hal yang baik,” tandas Bahlil.
Dengan penunjukan ini, Sari Yuliati kini menempati salah satu posisi strategis di parlemen, sekaligus menjadi sorotan atas konsistensi Golkar dalam mendorong kesetaraan gender di ranah politik nasional.
