JAKARTA – Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto mengungkapkan pengalaman wawancaranya sebelum resmi dilantik sebagai Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia. Ia yang dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah itu mengaku tidak menyembunyikan pandangan kritisnya selama proses seleksi.
Dalam wawancara tersebut, Sabrang ditanya mengenai penilaiannya terhadap kinerja pemerintahan selama beberapa periode terakhir. Ia menjawab secara terbuka tanpa tedeng aling-aling.
“Pertanyaan (pewawancara), ‘bagaimana menurutmu pemerintah selama ini menjalankan pemerintahannya?’. Enggak spesifik pemerintah sekarang, tapi selama ini pemerintahnya seperti apa, tiga periode terakhir atau empat periode terakhir,” kata Sabrang dikutip dari kanal YouTube Sabrang MDP Official, Kamis (22/1/2026).
“Dan saya blak-blakan ngomong, ‘Enggak bagus sama sekali dari satu sudut pandang fundamental’. Videonya ada kok itu. Video ketika saya ngomong tema yang sama di sebuah Maiyahan. Saya ngomong, stupid,” ujar dia.
Putra dari Emha Ainun Nadjib itu menjelaskan kepada pewawancara bahwa pemerintah sering kali melupakan perbedaan mendasar antara roda pemerintahan dan negara itu sendiri. Ia menekankan Pancasila sebagai dasar negara seharusnya tidak sekadar menjadi slogan indah, melainkan diwujudkan dalam kebijakan nyata.
“Pancasila sekarang diomongkan sebagai sesuatu yang indah, didorong-dorong segala macam, tapi tidak ada implementasinya,” ucap dia.
Menurut Sabrang, Presiden pertama RI Soekarno pernah menyederhanakan Pancasila menjadi satu nilai inti, yakni gotong royong, yang menjadi jantung kehidupan bernegara. Namun, nilai tersebut belum tercermin dalam kemajuan teknologi pemerintahan, termasuk sistem digital dan e-government.
Ia menyoroti maraknya aplikasi pemerintah yang dibuat tanpa disertai filosofi dan mekanisme kerja berbasis gotong royong, sehingga fondasi negara terasa tertinggal dari perkembangan zaman. Noe juga mempertanyakan proses pengambilan kebijakan yang kurang mempertimbangkan aspek sosiokultural masyarakat.
Ia menyebut sikap blak-blakannya dalam wawancara itu sebagai “gate” paling aman baginya.
“Dan itu adalah gate saya paling aman (dalam wawancara). Kenapa? Karena ketika saya bisa ngomong apa adanya, apapun outcome-nya, saya bahagia,” ujarnya.
“Saya ngomong apa adanya, ternyata enggak diterima, terlalu menyakitkan mulut saya, ya saya di luar (sistem). Tapi ketika saya ngomong apa adanya malah kalimatnya, ‘Wah kita butuh input-input seperti itu’. Asem, saya jadi enggak bisa lari,” tambah dia.
Ketika ditanya sikapnya jika masukan tidak disetujui atasan, Noe menjawab tegas.
“(Jawaban saya) not my concern. Kewajiban saya dan tugas ini adalah menyampaikan apa adanya secara sejujur-jujurnya sepanjang pemahaman yang saya pahami. Jadi core view di tempat saya adalah obyektivitas tugas saya,” ucap Sabrang.
Saat wawancara berlangsung, Sabrang belum memutuskan menerima atau menolak tawaran tersebut. Ia memilih tetap apa adanya, sesuai sikap yang selama ini dipegangnya. Setelah dilantik, ia mengakui proses itu berpotensi menimbulkan keramaian.
“Tes saya adalah menjadi diri saya sendiri ketika diwawancara. ‘Oh, pedes. Mulut saya pedes’. Tapi ternyata malah itu yang dibutuhkan. Well, menarik nih. Ada sebuah badan pemerintahan di mana enggak alergi ketika saya ngomong negatif,” katanya.
“Dan saya ngomong negatif bukan karena cuman enggak senang aja. Ada dasarnya, ada buktinya, ada penelitiannya. Ya saya sampaikan. Dan kalau dasarnya jelas harusnya remediasinya juga ada, menyembuhkannya juga harusnya jelas,” imbuh dia.
Sabrang menegaskan perbedaan mendasar antara bekerja di sistem pemerintahan dan berpikir dalam kerangka negara terletak pada jangka waktu dampak kebijakan. Kepentingan negara menuntut pertimbangan jangka panjang demi keberlanjutan bangsa, bukan sekadar kepentingan sesaat.
