JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan akan mengkaji secara serius berbagai usulan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting.
Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid menegaskan, partainya terbuka terhadap semua gagasan demi membangun sistem politik yang lebih sehat dan mencerminkan kedaulatan rakyat.
“Mau e-voting, mau apa, semuanya kita kaji dengan baik dan tentunya muaranya kan untuk melahirkan sistem politik demokrasi yang betul-betul ala Indonesia yang sehat dan betul-betul mencerminkan kedaulatan rakyat,” kata Hasanuddin di JCC, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Selain e-voting yang sebelumnya digaungkan PDI Perjuangan dalam Rakernas I mereka pada 12 Januari 2026 sebagai solusi menekan biaya tinggi Pilkada langsung, PKB juga akan mengevaluasi aspirasi agar Pilkada dikembalikan melalui pemilihan oleh DPRD.
Wacana ini sebelumnya mencuat dari Presiden Prabowo Subianto serta Partai Golkar, meski mendapat penolakan tegas dari PDI Perjuangan yang tetap mempertahankan pilkada langsung.
PKB berencana menggelar serangkaian diskusi dan menyerap aspirasi masyarakat secara luas.
“Jadi aspirasi yang berkembang tentang Pilkada dipilih oleh DPRD, ada yang sebagian juga minta tetap dengan pilihan langsung, itu kita coba serap aspirasi dari semua publik,” ucap dia.
Hasanuddin memerintahkan seluruh anggota DPRD PKB di berbagai daerah, serta struktur DPC dan lainnya, untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya masukan publik terkait gagasan ini.
Hasil kajian nantinya akan menjadi bahan masukan bagi Fraksi PKB di DPR RI guna menyusun sistem politik yang lebih demokratis dan sehat.
Langkah ini muncul di tengah perdebatan panas soal format Pilkada pasca-Pilkada serentak sebelumnya, di mana biaya penyelenggaraan dan potensi politik uang menjadi sorotan utama. PKB menjanjikan kajian yang komprehensif tanpa terburu-buru, sembari menjaga prinsip demokrasi ala Indonesia.
