JAKARTA – Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. R. Siti Zuhro mengaku dirinya dulu menjadi salah satu pendukung paling vokal pilkada langsung. Namun setelah hampir dua dekade pelaksanaan, ia mulai mempertanyakan apakah sistem tersebut benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat.
Dalam diskusi bertajuk “Mencari Sosok Pemimpin Ideal Indonesia: Apa Kata Rakyat?” yang digelar Lembaga Survei KedaiKOPI, Siti Zuhro menegaskan bahwa perdebatan langsung atau tidak langsung bukanlah inti masalah demokrasi Indonesia saat ini.
“Boleh saja ngomong tentang pilihan langsung dan tidak langsung, tapi sebetulnya itu tidak relevan kalau kita tidak bicara dampaknya. Yang harus diyakinkan itu masyarakat, bahwa hak demokrasi yang diambil berpengaruh langsung buat mereka,” kata Siti Zuhro, Minggu (11/1/2026).
Ia menceritakan pengalaman pribadinya yang aktif mensosialisasikan pilkada langsung ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia Timur dan Tengah, sebelum revisi Undang-Undang Pilkada.
“Saya ini penyokong pilkada langsung. Saya sosialisasi ke banyak daerah dan saya katakan pilkada langsung itu punya banyak kelebihan. Saya jelaskan kekuatan, kelemahan, dan dampaknya, baik pilkada langsung maupun melalui DPRD,” ujarnya.
Namun realitas lapangan selama periode 2005–2024 membuat pandangannya berubah. Siti Zuhro menyoroti maraknya konflik pilkada, politisasi birokrasi yang ekstrem, hingga kekerasan yang nyaris terjadi.
“Saya ke Jember waktu itu, kantor KPU jam dua pagi sudah dibakar, hampir terjadi bentrokan. Itu karena incumbent mempolitisasi birokrasi sebagai penopang elektoralnya,” jelas Siti Zuhro.
Lebih jauh, ia mempertanyakan korelasi positif antara pilkada langsung dengan kualitas pemerintahan daerah.
“Kita sudah 2005 sampai 2024, ribuan pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota. Apa korelasi positifnya? Kalau pemerintahannya tidak bagus, ujungnya apa? Operasi tangkap tangan terus terjadi,” tegasnya.
Siti Zuhro juga mengkritik keras lemahnya penegakan hukum serta praktik politik uang yang kian merajalela.
“Demokrasi kita jadi kacau,” ucap Siti Zuhro.
Menurutnya, jika masyarakat hanya digerakkan oleh vote buying, maka proses demokrasi kehilangan makna dan tidak lagi berkontribusi membangun peradaban.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi tanpa integritas, penegakan hukum yang tegas, serta kualitas aktor politik yang memadai justru dapat merusak negara dan martabat bangsa.
“Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan bangsa lain. Dignity bangsa ini harus dibangun. Yang dibedakan bukan muda atau tua, tapi kualitas dan kualifikasinya,” tegas Siti Zuhro..
