JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas meminta Polda Papua segera melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Waropen, Papua. Permintaan itu disampaikan menyusul temuan kegiatan pertambangan tanpa izin yang diduga telah berlangsung dalam waktu lama.
Mandenas mengungkapkan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterimanya, terdapat aktivitas tambang ilegal berskala besar di Distrik Kirihi Walai.
Kegiatan tersebut diduga telah beroperasi selama sekitar enam tahun terakhir tanpa izin resmi. Ia juga menyebut adanya dugaan pemberian akses oleh mantan pejabat setempat, sehingga aktivitas pertambangan ilegal itu terus berjalan tanpa penindakan yang tegas.
Menurut Mandenas, aktivitas pertambangan di Waropen diduga kuat tidak memiliki izin yang sah dan berpotensi melanggar hak masyarakat adat pemilik ulayat.
Ia menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan pihak Presiden Prabowo Subianto terkait upaya pemberantasan tambang ilegal di Indonesia, termasuk yang terjadi di Papua.
“Artinya ada indikasi pembiaran. Oleh sebab itu, diminta Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih untuk segera lakukan penertiban terhadap kawasan tambang ilegal di Papua, khususnya di Waropen, dalam waktu dekat,” ujar Mandenas dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12).
Selain persoalan perizinan dan kerusakan lingkungan, Mandenas juga menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan ketenagakerjaan.
Ia menyebut adanya indikasi keterlibatan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal Tiongkok yang diduga tidak memiliki visa kerja sah. Di sisi lain, tenaga kerja lokal dilaporkan tidak memperoleh upah secara layak.
Mandenas menambahkan bahwa mobilisasi alat berat ke lokasi tambang hingga kini masih terus berlangsung.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperparah kerusakan lingkungan di Kabupaten Waropen jika tidak segera dihentikan.
Ia menegaskan, penertiban tambang ilegal harus dilakukan secara serius dan konsisten, sebagaimana langkah yang sebelumnya telah dilakukan aparat penegak hukum di Kabupaten Manokwari.
Mandenas berharap aparat segera bertindak untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal sekaligus melindungi hak masyarakat adat serta kelestarian lingkungan di Papua.
