Said Abdullah secara resmi terpilih kembali untuk menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur periode 2025–2030. Penetapan ini dilakukan dalam agenda Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jatim yang digelar di Hotel Shangri-La, Surabaya, pada Sabtu (20/12/2025). Said yang juga menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI ini mendapatkan mandat penuh dari para kader untuk melanjutkan kepemimpinannya di provinsi dengan basis massa besar tersebut.
Dalam sambutan perdananya usai dilantik, Said Abdullah langsung melontarkan kritik keras terhadap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung menjadi tidak langsung atau melalui DPRD. Menurutnya, isu ini sangat krusial bagi masa depan demokrasi di tingkat daerah. Said menegaskan bahwa PDI Perjuangan Jatim tetap tegak lurus pada prinsip kedaulatan rakyat yang harus dijalankan tanpa perantara parlemen daerah.
Said menilai bahwa mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD adalah sebuah langkah mundur yang mencederai semangat reformasi. Baginya, Pilkada langsung merupakan sarana bagi rakyat untuk memberikan mandat secara jujur dan transparan kepada pemimpinnya. Ia khawatir jika hak ini dicabut, maka kedekatan emosional dan akuntabilitas pemimpin daerah terhadap masyarakat akan hilang, digantikan oleh loyalitas sempit kepada elite politik di kursi dewan.
Lebih lanjut, Ketua DPD Jatim terpilih ini menyoroti risiko menjamurnya politik transaksional jika sistem tidak langsung diberlakukan kembali. Said berargumen bahwa ruang tertutup dalam pemilihan oleh DPRD lebih rentan terhadap praktik “jual beli suara” di tingkat elite. Hal ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik secara luas.
Sebagai pemimpin baru PDI Perjuangan di Jawa Timur untuk lima tahun ke depan, Said juga menekankan bahwa tantangan demokrasi seharusnya dihadapi dengan perbaikan kualitas penyelenggaraan, bukan dengan mengganti sistemnya. Ia menyebut masalah biaya politik tinggi atau konflik sosial sebagai tantangan yang harus diselesaikan lewat evaluasi regulasi teknis. PDI Perjuangan Jatim pun berkomitmen untuk menjaga agar proses demokrasi tetap inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Said Abdullah juga mengaitkan pentingnya kedaulatan rakyat ini dengan keterlibatan generasi muda, khususnya Gen Z dan Alpha di Jawa Timur. Ia berpendapat bahwa anak muda hari ini lebih kritis dan ingin terlibat langsung dalam menentukan masa depan daerahnya. Dengan menghilangkan Pilkada langsung, negara seolah-olah mematikan gairah politik anak muda yang baru saja mulai melek akan hak-hak konstitusional mereka.
Dalam periode kepengurusannya yang baru ini, Said menargetkan PDI Perjuangan Jatim menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah demokrasi rakyat. Ia meminta seluruh pengurus DPD yang baru dilantik untuk all out turun ke bawah dan meyakinkan masyarakat bahwa suara mereka sangat berharga. Baginya, partai harus menjadi benteng pertahanan terakhir bagi sistem pemilihan yang adil dan demokratis di wilayah Jawa Timur.
Penegasan Said ini sekaligus menjadi sinyal politik bahwa di bawah kepemimpinannya, PDI Perjuangan Jatim akan bersikap reaktif terhadap segala upaya yang mencoba mengerdilkan peran rakyat dalam politik. Said menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa demokrasi harus terus bergerak ke arah kematangan, bukan justru bernostalgia dengan pola-pola lama yang membatasi hak pilih masyarakat.
