Jakarta – Rapat Alim Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyepakati bahwa tidak akan ada pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Kepengurusan PBNU periode ini diputuskan tetap berjalan hingga akhir masa jabatan sesuai mandat Muktamar, yang tinggal sekitar satu tahun lagi.
Rapat yang berlangsung tertutup itu digelar di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11/2025) malam.
“Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,” kata Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, dalam konferensi pers di lantai 8 kantor PBNU, Jakarta, Senin (24/11/2025) dini hari.
Menurut Said, para alim ulama juga menyepakati pentingnya memperluas silaturahmi antara para kiai dengan seluruh jajaran pengurus PBNU.
“Jadi bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik ada masalah. Tapi ini semua sepakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, para ulama mengharapkan seluruh pengurus PBNU melakukan tafakur dan renungan demi kebaikan organisasi, umat, serta bangsa dan negara.
Said kembali menegaskan bahwa pergantian pimpinan hanya dapat dilakukan melalui forum tertinggi, yaitu Muktamar Nahdlatul Ulama.
“Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ulama. Dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan,” ucap dia.
Keputusan ini menjadi penegasan resmi PBNU setelah munculnya risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang sempat viral sejak Jumat (21/11/2025). Risalah tersebut memuat permintaan agar Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum dalam waktu tiga hari, dengan ancaman pemberhentian jika tidak dipenuhi.
Risalah itu menyebut tiga poin utama, di antaranya penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang menghadirkan narasumber yang diduga terkait jaringan Zionisme Internasional, dugaan pelanggaran tata kelola keuangan, serta dampaknya terhadap nama baik organisasi.
Risalah tersebut ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Meski demikian, melalui rapat alim ulama yang melibatkan para kiai sepuh dan pimpinan tertinggi PBNU, semua pihak sepakat menutup polemik dan mempertahankan kepemimpinan Yahya Cholil Staquf hingga akhir periode.
Hingga berita ini diturunkan, Yahya Cholil Staquf belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil rapat alim ulama tersebut.
