JAKARTA – Ekonom sekaligus pakar pasar modal Ferry Latuhihin menegaskan tidak selalu berseberangan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, meski tegas menentang kebijakan yang melanggar prinsip ekonomi seperti transfer dana ke bank Himbara dan kenaikan suku bunga deposito dolar.
Ia mendorong tax reform melalui pemotongan pajak masif, termasuk PPN, dengan contoh sukses dari Rusia dan Filipina, untuk atasi penurunan daya beli dan sektor manufaktur.
Dalam wawancara di kanal YouTube Hendri Satrio Official, Ferry menjelaskan posisinya yang rasional yaitu hanya menentang apa yang tidak benar, bukan secara pribadi.
“Oh nggak, saya nggak harus selalu berseberangan apa yang nggak bener saya pasti berseberangan tapi kalau ada yang bener ya masa saya berseberangan,” ujar Ferry.
Ia mengaku memang mengkritik kebijakan Purbaya yang dianggap melanggar economic law, seperti pemindahan Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke Himbara saat bank-bank tersebut sudah kelebihan likuiditas, ditambah todongan bunga 4 persen yang memperketat kredit.
“Nggak, gini dia against economy law pada waktu dia memindahkan uang 200 triliun dari BI ke Himbara. Itu kan pada saat bank-bank Himbara lagi kelebihan likuiditas bagaimana ditambahin lagi uang dengan ditodong 4% bunganya itu kan memperatkan bank. Itu against economy law. Ya kan?” katanya.
Ferry juga menyoroti kenaikan suku bunga deposito dolar yang justru memicu konversi rupiah ke dolar, menyebabkan capital flight meski dana tetap di dalam negeri.
“Nah itu loh sama yang kedua adalah menaikkan suku bunga deposito dolar yang membuat dolar mu legit. Ya kan? Karena mungkin dalam pikirannya begini. Supaya dolarnya tidak kabur. Naikkan suku bunganya. Oh loh salah. Begitu anda orang mengkonversi rupiahnya ke dolar itu capital flight. Walaupun uangnya ada di dalam negeri. Nah itu against economy law,” tambahnya.
Meski demikian, Ferry mendukung ide Purbaya untuk menurunkan PPN, meski rencana itu kabarnya batal karena khawatir kehilangan Rp70 triliun per 1 persen pemangkasan.
“Nah tapi kembali idenya Purwaya untuk menurunkan PPN itu saya bilang ya emang itu yang harus dilakukan. Kenapa cuma PPN?” tanyanya retoris.
Ia menekankan logika sederhana: pemangkasan pajak berarti uang kembali ke masyarakat, bukan hilang dari negara, sehingga tak perlu ditakuti.
“Ini logikanya kan negara kehilangan 70 triliun. Ini kan artinya masyarakat tidak diambil uangnya 70 triliun, kan gitu ini kan uang masyarakat. Jadi nggak ada alasan untuk takut gitu loh. Nah itulah makanya saya bilang satu-satunya kalau mau quick win tax reform. Nah tax reform tidak lain lah pemotongan,” jelas Ferry.
Untuk bukti efektivitas, Ferry merujuk pengalaman Rusia tahun 2001 yang memangkas PPh, sehingga pendapatan pajak justru naik 26 persen karena ekonomi bergulir, serta Filipina di era Benigno Aquino Jr. yang sukses melalui kebijakan fiskal serupa.
“Dan itu dilakukan, di Rusia dilakukan. Apa yang dilakukan di Rusia pada tahun 2001? diturunin semua PPH. Ya akhirnya apa? At the end of the day pendapatan dari PPH malah naik 26%. Karena ekonomi bergulir. Inilah logika daripada tax reform. Di Filipina juga sama bos pada jaman Benigno Aquino Jr. Nah semua melalui tax, ini yang namanya fiscal policy,” ungkapnya.
Ferry kembali mengkritik era Sri Mulyani yang tak pernah terapkan kebijakan fiskal sejati dan hanya menjaga defisit, yang menurutnya menyebabkan ekonomi terus menurun.
“Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani. Selama belasan tahun. Makanya ekonomi itu terus trending down nya. Kalau kita lihat sektor industri kita manufacturing dari era Soeharto jatuh 31% terhadap GDP sekarang tinggal 18%. Artinya ada long term problem di supply side. Ya makanya harus diturunin pajak corporate,” tutur Ferry Latuhihin.
