JAKARTA – Ekonom sekaligus analis pasar modal Ferry Latuhihin menilai belum ada program ekonomi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang benar-benar bagus hingga saat ini. Ia mengkritik kebijakan-kebijakan tersebut sebagai ultrapopulis yang tidak logis, berpotensi boros anggaran, dan gagal menciptakan lapangan kerja.
Dalam wawancara di kanal YouTube Hendri Satrio Official, Ferry membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh utama kebijakan yang bermasalah. Ia menyoroti bahwa program ini menyasar 83 juta anak sekolah, padahal data menunjukkan hanya sekitar 10 juta orang—termasuk anak, orang tua, dan lansia—yang benar-benar membutuhkan gizi mendesak.
“Ya kan, seperti kayak makan bergizi gratis ya, itu kan pemborosan yang sangat dahsyat ya. Saya udah ulas berkali-kali ya, bahwa itu tidak menciptakan lapangan kerja, malah yang tercipta adalah orang yang keracunan lebih dari 10 ribu gitu kan ya,” ujar Ferry.
Menurutnya, program ini lebay dan mencurigakan karena melibatkan 11 yayasan dengan anggaran besar, sementara manfaatnya minim. Ferry juga mempertanyakan motif di balik kebijakan ini, yang justru menambah risiko fiskal tanpa dampak ekonomi positif.
Ferry juga menyentil program Koperasi Merah Putih (KMP) yang direncanakan sebanyak 80 ribu unit dengan alokasi dana Rp240 triliun, setara Rp3 miliar per koperasi.
“Kenapa gak dicoba dulu 10 koperasi berhasil enggak? Ya, kan bisa scaling up, kalau memang bisa berhasil. Dari 10-20 koperasi, kita bisa belajar di mana kekurangannya kan gitu. Kalau 80 ribu sekali guyur, itu kan risikonya tinggi sekali,” katanya.
Ia menekankan bahwa pendekatan sempit seperti ini gagal karena tidak ada uji coba terlebih dahulu, sehingga berpotensi sia-sia dan membebani keuangan negara. Ferry pun curiga ada agenda tersembunyi di balik program-program ultrapopulis ini, yang lebih fokus pada pencitraan daripada solusi berkelanjutan.
Sebab, pemerintah tampaknya mengabaikan kritik berbasis fakta dan logika, termasuk kasus keracunan pada MBG yang mencapai 10 ribu orang, tapi tetap mencari pembenaran daripada kebenaran.
“Gak ada, karena gini ya, what I was arguing pada waktu itu adalah based on fakta and logika ya. Tapi gak ada yang dengerin, karena memang mereka punya, memang udah punya ini lah, udah punya rencana-rencana sendiri, yang menurut aku ya walaupun tidak masuk akal, itu ditabrak aja,” jelas Ferry.
Ia bahkan menyinggung pernyataan pejabat bahwa MBG lebih penting daripada lapangan kerja, yang memunculkan istilah “koplaknomics” dari dirinya sendiri.
“Padahal kan yang harus dicari kebenaran, bukan pembenaran gitu loh ya. Sampai istilahnya begini, sampai Pak Rahmat Pambudy (Kepala Bappenas) pernah bilang, MBG lebih penting daripada lapangan kerja. Nah itulah datangnya istilah ‘koplaknomics’ dari aku gitu kan,” tambahnya.
Ferry menegaskan prioritas utama seharusnya penciptaan lapangan kerja, bukan program subsidi yang menandakan kemiskinan struktural masyarakat.
“Yang paling penting kan lapangan kerja gitu loh ya. Bukan makan bergizi gratis, selama makan bergizi gratis harus disediakan, berarti kan rakyatnya masih miskin kan gitu,” tutur Ferry Latuhihin.
