Rujak Hari Ini: Lapor Mas Wapres vs Lapor Pak Purbaya, Mana yang Paling Dipercaya?

JAKARTA – Di tengah dinamika pemerintahan yang kian dekat dengan rakyat, dua kanal pengaduan masyarakat menjadi sorotan: Lapor Mas Wapres dan Lapor Pak Purbaya. Keduanya lahir dari niat pejabat tinggi untuk mendengar langsung keluhan warga, tapi dengan fokus dan mekanisme berbeda. Lapor Mas Wapres, digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyasar aduan umum yang melibatkan berbagai sektor.

Sementara Lapor Pak Purbaya, inisiatif Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, khusus menangani masalah pajak dan bea cukai. Hingga akhir Oktober 2025, keduanya telah menangani ribuan laporan.

Apa Itu Lapor Mas Wapres?

Lapor Mas Wapres adalah kanal pengaduan yang diluncurkan pada 11 November 2024, dirancang untuk menerima aspirasi, keluhan, dan saran masyarakat secara langsung. Program ini bukan sekadar inisiatif pribadi Gibran, melainkan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor!, yang dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuannya jelas: membuat pemerintah lebih responsif terhadap masalah sehari-hari warga, mulai dari pertanahan hingga bantuan sosial.

Cara kerjanya sederhana tapi terstruktur. Masyarakat bisa datang langsung ke Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00-14.00 WIB, dengan kuota 50 orang per hari. Pelapor harus membawa KTP atau identitas ber-NIK, mengisi formulir digital, dan menyertakan dokumen pendukung. Jika tidak lengkap, data tambahan bisa dikirim via email dalam 10 hari. Selain tatap muka, aduan juga diterima lewat WhatsApp di nomor 0811-1704-2207 atau situs lapormaswapres.id. Setiap laporan mendapat nomor registrasi untuk tracking status, dan proses penanganan ditargetkan selesai dalam 14 hari kerja.

Pernyataan terkini dari Sekretariat Wakil Presiden menekankan komitmen perbaikan. Pada Februari 2025, layanan WhatsApp ditingkatkan untuk memungkinkan cek status dan upload data pendukung tanpa harus datang ke kantor. “Dalam rangka meningkatkan pelayanan, program Lapor Mas Wapres terus memperbaiki mekanisme pelaporan dan pemantauan pengaduan,” ujar Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar. Ini menunjukkan adaptasi cepat terhadap masukan, meski tantangan koordinasi lintas instansi tetap ada.

Apa Itu Lapor Pak Purbaya?

Berbeda dengan cakupan luas Lapor Mas Wapres, Lapor Pak Purbaya lebih spesifik: kanal pengaduan untuk masalah pajak dan bea cukai. Diluncurkan pada 15 Oktober 2025, program ini lahir dari janji Purbaya untuk membuka pintu langsung bagi warga yang kesal dengan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tujuannya ganda: menangani keluhan operasional sekaligus membersihkan oknum pegawai yang “ngaco”, seperti pungli atau premanisme.

Aksesnya murni digital via WhatsApp di nomor 0822-4040-6600, yang langsung terhubung ke tim khusus Kementerian Keuangan. Pelapor diminta sertakan nama lengkap dan email untuk validasi. Pesan otomatis membalas dengan instruksi: “Makasih ya… Tolong tulis nama lengkap dan emailmu, serta keluhan/masukan/masalahmu tentang pajak atau bea cukai.” Tidak ada kuota harian, tapi setiap laporan dikumpul, disortir, dan divalidasi sebelum ditindaklanjuti. Purbaya tegas: “Kita follow up, kita lihat apa sih masalahnya. Kalau petugasnya yang salah kita sikat petugasnya, kalau yang lapor yang salah, kita hajar yang lapornya.”

Pernyataan terbaru Purbaya mencerminkan pendekatan tegas. Pada 17 Oktober 2025, ia mengungkap aduan tentang oknum DJBC yang nongkrong seharian di Starbucks pakai seragam: “Walaupun katanya pecat pegawai negeri susah, saya akan pecat, saya persulitan hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks, berpakaian seragam, gak kira-kira.” Ini bukan janji kosong; timnya telah menyortir 10 laporan prioritas untuk penindakan langsung, termasuk dugaan premanisme di KPP Tigaraksa.

Hasil Lapor Mas Wapres Hingga Oktober 2025

Hampir setahun berjalan, Lapor Mas Wapres telah menunjukkan dampak nyata. Hingga Juni 2025, program ini telah menindaklanjuti 7.590 laporan dari berbagai daerah, mencakup pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial. Sebanyak 72,05% laporan masuk via WhatsApp, sisanya tatap muka. Contoh sukses: Jessica Cahyana dari Jakarta Barat mendapat sertifikat tanah setelah laporannya diproses hanya dua minggu, berkat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Hingga Oktober 2025, angka itu diperkirakan melebihi 10.000 laporan, dengan fokus perbaikan tata kelola. Pada Juni, Al Muktabar menyatakan: “Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu.” Tantangan utama adalah koordinasi antarlembaga; beberapa laporan masih menunggu verifikasi dokumen. Namun, 20 pengadu telah langsung dibantu Gibran, seperti warga Bogor yang kembali masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) via Kementerian Sosial. Program ini juga telah menangani kasus sengketa tanah, keringanan cicilan kredit, dan aktivasi bantuan pendidikan, membuktikan efektivitasnya sebagai jembatan aspirasi rakyat.

Hasil Lapor Pak Purbaya Hingga Oktober 2025

Masih baru, Lapor Pak Purbaya langsung banjir aduan. Hanya dua hari pasca-peluncuran, hingga 17 Oktober 2025, kanal ini menerima 15.933 pesan. Dari itu, 2.648 telah diverifikasi, 13.285 sedang diproses, dan 10 prioritas siap ditindak. Fokusnya tajam: membersihkan birokrasi pajak dan cukai dari penyimpangan.

Purbaya tak segan blak-blakan. Ia ungkap laporan tentang penjualan pita cukai rokok ilegal di Madura, premanisme AR Pajak di KPP Tigaraksa yang minta uang paksa, dan oknum DJBC yang meeting bisnis di kafe. “Siapa Tigaraksa KPP-nya? Kalau itu minggu depan saya cek harus sudah rapi nih enggak ada premanisme,” tegasnya pada 17 Oktober. Timnya, beranggotakan staf ahli perpajakan, telah menyusun daftar “cukong-cukong” di setiap daerah untuk razia. Hingga akhir Oktober, penagihan pajak naik Rp7,21 triliun berkat masukan ini, dan sentimen warganet terhadap Purbaya melonjak dari 23% menjadi 47%. Ini menandakan kepercayaan cepat terbangun, meski tantangan validasi tetap tinggi untuk hindari hoaks.

Dampak Jangka Panjang dan Rekomendasi

Kedua program ini telah mengubah paradigma pengaduan: dari birokrasi rumit menjadi akses langsung. Hingga Oktober 2025, Lapor Mas Wapres telah memfasilitasi solusi untuk ribuan warga, dengan lebih dari 10.000 laporan ditangani, termasuk kasus seperti sertifikat tanah dan bantuan sosial. Sementara itu, Lapor Pak Purbaya berhasil meningkatkan penagihan pajak Rp7,21 triliun dan menangani praktik tidak patut seperti pungli, dengan 15.933 aduan masuk dalam waktu singkat. Dampaknya terlihat pada peningkatan kepercayaan publik, tercermin dari sentimen positif warganet yang mencapai 47% untuk Purbaya dan apresiasi luas untuk Gibran di media sosial.

Tapi, tantangan tetap ada: Lapor Mas Wapres menghadapi kendala koordinasi lintas instansi, sementara Lapor Pak Purbaya perlu memastikan validasi laporan untuk menghindari hoaks. Rekomendasi sederhana: integrasikan keduanya ke SP4N Lapor! nasional untuk sinergi yang lebih baik. Pemerintah juga harus transparan dengan laporan bulanan agar capaian terukur dan tidak sekadar wacana. Di era digital, kanal seperti ini bukan gimmick, melainkan fondasi tata kelola yang baik. Keberhasilan keduanya bergantung pada tindak lanjut yang konsisten, memastikan keluhan rakyat benar-benar menjadi solusi.