Presiden Lantik Dony Oskaria Jadi Kepala BP BUMN

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dalam sebuah upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/10/2025) sore.

Pelantikan ini menandai transformasi struktural dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN, lembaga baru yang bertugas mengatur tata kelola perusahaan milik negara di Indonesia.

Penunjukan Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Upacara pelantikan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang memandu pengambilan sumpah jabatan bagi para pejabat negara yang dilantik hari itu.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap para pejabat yang dilantik saat mengucap sumpah.

Setelah prosesi pengambilan sumpah, Dony bersama para pejabat lainnya yang turut dilantik pada hari itu menandatangani berita acara pelantikan di hadapan Presiden.

Transformasi Kementerian BUMN ke BP BUMN

Transformasi dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN telah menjadi bagian dari visi reformasi kelembagaan pemerintahan di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

BP BUMN diharapkan berperan sebagai regulator independen yang fokus mengatur, mengawasi, dan mengembangkan BUMN agar lebih profesional, efisien, dan berdaya saing tinggi.

Dony Oskaria, yang sebelumnya dikenal sebagai profesional di sektor media dan transportasi, diamanahkan untuk memimpin lembaga baru ini dalam periode awal pembentukan dan konsolidasi struktur BP BUMN.

Pelantikan ini menandai babak baru dalam pengelolaan BUMN Indonesia, yang kini bergerak menuju pendekatan tata kelola berbasis pengaturan ketimbang manajerial kementerian.

Dengan transformasi ini, pengawasan dan pengelolaan BUMN diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan fokus pada penciptaan nilai publik serta efisiensi ekonomi nasional.