Anggota DPR Usul Ubah Nama Program MBG Jadi Makan Bergizi Saja, Ini Alasannya

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengusulkan perubahan nama program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Makan Bergizi tanpa kata “gratis”. Menurutnya, kata “gratis” memiliki konotasi negatif yang sebaiknya dihindari.
Usulan ini disampaikan Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Menteri Kesehatan, dan Kepala BKKBN di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
“Makan bergizi gratis ini, sebaiknya yang gratisnya itu dihapus, Pak. Makan bergizi saja. Enggak usah pakai gratis karena konotasinya negatif,” ujar Irma.
Irma menilai program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan kecerdasan intelektual (IQ) anak-anak Indonesia melalui asupan gizi yang baik.
“Karena apa? Karena niat dari presiden, niat dari pemerintah memberikan ini kepada anak-anak bangsa,” tutur politikus Partai Nasdem tersebut.
Selain itu, Irma juga mengingatkan pemerintah tentang potensi penyalahgunaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Ia menyebut sertifikat tersebut rawan diperjualbelikan.
“Saya mau bicara sertifikasi. Ingat ya, sertifikasi ini banyak sekali disalahgunakan, diperjualbelikan,” tutur Irma.
Irma mengaku memahami isu ini karena pengalamannya mengelola tiga usaha katering yang menyiapkan ribuan porsi makanan sebelum menjadi anggota DPR. Pengalaman ini membuatnya paham terhadap permasalahan keracunan yang terjadi akibat konsumsi makanan dari program MBG di berbagai daerah.
“Makanya saya tahu. Bukan asal ngomong. Saya tidak bicara sampah. Saya bicara berdasarkan fakta dan data,” imbuh dia.
Program MBG sendiri tengah menjadi sorotan karena menyebabkan ribuan orang mengalami keracunan. Kepala BGN Dadan Hidayana melaporkan bahwa hingga 30 September 2025, lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan akibat program ini.
“Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” kata Dadan.
“Kemudian, wilayah III ada 1.003 orang,” lanjut dia.