Rujak Hari Ini: Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Bukti Prabowo Merangkul Semua Pihak

JAKARTA – Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan dengan pelantikan Jenderal TNI (HOR) (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) pada Rabu (17/9/2025).

Keputusan ini tidak hanya menandai langkah strategis dalam konsolidasi pemerintahan, tetapi juga menjadi bukti nyata sikap negarawan Prabowo yang mampu merangkul semua pihak, termasuk mereka yang pernah berada di posisi berseberangan dengannya di masa lalu.

Latar Belakang Pelantikan Djamari Chaniago

Pelantikan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan, yang dicopot pada reshuffle kabinet 8 September 2025, menjadi bagian dari perombakan ketiga Kabinet Merah Putih.

Prosesi pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, juga diwarnai dengan pengangkatan sejumlah pejabat lain, seperti Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. Namun, sorotan utama tertuju pada Djamari, sosok yang memiliki sejarah panjang di dunia militer dan politik Indonesia.

Djamari Chaniago, kelahiran Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949, adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan rekam jejak gemilang. Ia lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata RI (AKABRI) pada 1971 dan pernah menjabat sejumlah posisi strategis, seperti Panglima Kodam III/Siliwangi (1998-1999), Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) (1998-1999), dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (1999-2000).

Setelah pensiun pada 2004, ia aktif di sektor sipil sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang dan anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah dan Fraksi ABRI.

Sejarah Djamari dan Prabowo

Penunjukan Djamari sebagai Menko Polkam menarik perhatian karena hubungan historisnya dengan Prabowo. Pada 1998, Djamari menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP), sebuah lembaga internal militer yang mengadili pelanggaran etik dan disiplin perwira.

DKP, yang terdiri dari tujuh perwira tinggi, termasuk Djamari, memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari dinas militer atas keterlibatannya dalam operasi penculikan aktivis prodemokrasi pada 1997-1998. Keputusan ini menjadi salah satu momen krusial dalam karier militer Prabowo, yang kala itu menjabat sebagai Panglima Kostrad.

Meski demikian, pelantikan Djamari sebagai Menko Polkam menunjukkan bahwa Prabowo tidak membiarkan masa lalu menghalangi langkahnya untuk membangun pemerintahan yang inklusif.

Peneliti dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Edna Caroline menyebut keputusan ini sebagai cerminan sikap negarawan Prabowo yang tidak mengedepankan dendam politik.

“Merujuk pada circle polkam di mana Prabowo, Djamari, dan Sjafrie Sjamsoeddin merupakan teman-teman lama, bisa diduga tidak ada suara yang berbeda dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait Polkam,” ujar Edna, dikutip dari Antara, Rabu (17/9/2025).

Kedekatan personal antara Prabowo, Djamari, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang terjalin sejak masa pendidikan di AKABRI, menjadi salah satu faktor yang memudahkan kolaborasi di lingkaran kebijakan politik dan keamanan.

Visi Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam

Usai dilantik, Djamari Chaniago langsung menggelar rapat internal di Kantor Kemenko Polkam pada Kamis (18/9/2025). Dalam pernyataannya, ia menegaskan komitmen untuk melanjutkan program pemerintah yang sudah ada, sambil tetap mengantisipasi dinamika di lapangan.

“Saya tidak mungkin membuat program sendiri karena program ini sudah ada. Namun, kami akan mengantisipasi dinamika sesuai situasi yang berkembang,” katanya.

Ia juga berencana segera melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian di bawah Kemenko Polkam untuk memastikan kebijakan berjalan selaras.

Djamari juga mengungkapkan arahan khusus dari Presiden Prabowo, yang mengajaknya untuk bersama-sama memperbaiki sistem politik dan keamanan di Indonesia.

“Ayok kita sama-sama perbaiki walaupun kita tahu usia kita sudah sekian, tapi kita gunakan sisa usia kita untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Djamari, mengutip pesan Prabowo.

Salah satu fokus utama Djamari adalah menangani dampak dari aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025.

Selain itu, Djamari menyatakan kesiapannya untuk memberikan masukan kepada Ahmad Dofiri dalam reformasi Polri, menandai langkah awal untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih terkoordinasi dan transparan.

Makna Inklusivitas Prabowo

Pelantikan Djamari Chaniago bukan sekadar pengisian jabatan strategis, tetapi juga simbol dari pendekatan inklusif Prabowo dalam membentuk pemerintahan. Dengan memilih Djamari, yang pernah berada di sisi berlawanan dalam sejarah kariernya, Prabowo menunjukkan bahwa ia mampu melampaui ego pribadi demi kepentingan nasional.

Langkah ini juga memperkuat narasi bahwa Kabinet Merah Putih dibangun atas dasar profesionalisme dan pengalaman, bukan sekadar afiliasi politik atau loyalitas personal.

Selain itu, pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Djamari dan Ahmad Dofiri pada hari yang sama menegaskan penghargaan Prabowo terhadap kontribusi para purnawirawan TNI dalam pembangunan bangsa.

Keputusan ini juga mencerminkan upaya untuk mempererat hubungan antara pemerintahan sipil dan militer, yang menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Tantangan ke Depan

Meski diwarnai optimisme, tugas Djamari sebagai Menko Polkam tidak akan ringan. Dinamika politik dan keamanan di Indonesia, mulai dari potensi konflik sosial hingga ancaman keamanan siber, menuntut koordinasi yang kuat antara kementerian dan lembaga terkait.

Selain itu, isu reformasi Polri dan penanganan dampak unjuk rasa akan menjadi ujian awal bagi Djamari untuk membuktikan kapasitasnya sebagai koordinator di bidang yang sangat sensitif ini.

Di sisi lain, hubungan historis antara Djamari dan Prabowo juga akan terus menjadi sorotan publik. Meski keduanya telah menunjukkan kematangan dalam menjalin kerja sama, publik akan mengamati sejauh mana dinamika masa lalu memengaruhi kebijakan yang diambil.

Namun, dengan pengalaman panjang Djamari di dunia militer dan sipil, serta dukungan dari lingkaran kebijakan Polkam yang solid, ia memiliki modal kuat untuk menjalankan tugasnya.