Umum

Prabowo Akan Evaluasi Polri Secara Menyeluruh dalam Waktu Dekat

  • September 17, 2025
  • 2 min read
Prabowo Akan Evaluasi Polri Secara Menyeluruh dalam Waktu Dekat Prabowo kembali merombak Kabinet Merah Putih. Lima menteri dicopot, termasuk Sri Mulyani, Budi Gunawan, Abdul Kadir Karding hingga Budi Arie. (Dok. Sekretariat Presiden)

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian. Langkah ini diambil karena Prabowo memandang transformasi Polri sebagai prioritas penting.

“Saya tegaskan, Presiden memang sudah bersikap untuk melakukan evaluasi terhadap institusi kepolisian. Jangan salah ya, evaluasi transformasi institusi kepolisian. Bukan person ya. Jangan salah. Tapi institusi kepolisian. Dan akan dilakukan dalam waktu yang cepat. Karena itu sudah menjadi concern Presiden,” ucap Pigai di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2025).

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberi hormat saat menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Menurut Pigai, evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Polri. Sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, ia menjelaskan bahwa reformasi institusi kepolisian dilakukan untuk menjadikan Polri lebih kredibel, akuntabel, dan mampu memberikan rasa keadilan dalam penegakan hukum di masa depan.

“Jadi reformasi itu untuk hal baik. Lakukan namanya reformasi dan transformasi. Supaya lebih profesional, progresif, dan impartial dalam proses penyelidikan, kemudian penguatan institusinya, instrumentalnya diperbaiki, institusinya diperbaiki, dan peningkatan profesionalisme personel,” kata dia.

Proses transformasi ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk senior jenderal polisi, pakar, dan praktisi.

“Kalau sejauh yang saya pahami, lebih banyak (dari kalangan) profesional,” ucap Pigai.

Salah satu fokus utama transformasi ini adalah memastikan pelaksanaan tugas kepolisian yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia.

“Kan ada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang prinsip-prinsip pelaksanaan tugas kepolisian berbasis HAM. Pasti itu menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam reformasi,” kata Pigai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *